Heboh,Demo Di Dua Tempat Berbeda,Dua Masa Berbeda Tuntutan

OKESIBER.COM,Muratara-Heboh lagi.Aksi bakar-bakar ban mobil bekas kembali terjadi di Jalan Lintas Sumatera (Jalinsum) Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) dan masa juga menggruduk kantor KPU Muratara dengan Tuntutan yang berbeda, Minggu (3/3/2024).

Jalinsum yang melintasi wilayah Kabupaten Muratara ini merupakan akses penghubung Provinsi Sumsel dan Jambi.

Jika dua pekan lalu warga membakar ban memblokade Jalinsum di depan kantor Camat Karang Jaya, namun kini di lokasi dan massa yang berbeda.

Kali ini warga membakar ban di Jalinsum persisnya di Simpang 4 KBM Kelurahan Muara Rupit, Kecamatan Rupit.

Mereka membakar ban tersebut masih di tepi Jalinsum, namun mengancam akan menggeser ke tengah sekaligus memblokir jalan raya nasional itu.

“Ban sudah kami bakar, asapnya lumayan besar itu, kalau mau coba kami geser silakan dicoba,” teriak salah seorang warga di tengah kerumunan massa.

Mereka menuntut agar KPU Muratara segera mengetok palu mengesahkan hasil rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kabupaten.

Pasalnya, rapat pleno tingkat KPU Kabupaten Muratara saat ini belum ada pengesahan secara keseluruhan.

Padahal, rapat pleno sudah berada di detik-detik terakhir rampung, tinggal pengesahan rekapitulasi hasil suara DPRD Kabupaten Muratara oleh PPK Kecamatan Rupit.

Sementara itu di Kantor KPU Musi Rawas Utara dilakukan juga demo karena molornya pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Musirawas Utara (Muratara) yang digelar oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Muratara lantaran permasalahan dugaan hilangnya perolehan suara sah Partai Nasdem di TPS 7 Bingin Rupit mendapat respon dari Warga simpatisan. Ratusan Warga secara berbondong – bondong mendatangi kantor KPU melakukan orasi meminta agar KPU segera membuka kotak suara TPS 7 Bingin Rupit tersebut, Sabtu (3/3) pukul 15.15 WIB.

Pantauan di lokasi, kedatangan massa tersebut terjadi secara spontan. Massa yang terdiri dari pria dan wanita tersebut langsung berkumpul di depan gerbang masuk Kantor KPU Muratara. Massa langsung melakukan orasi meminta agar Komisioner KPU tidak menunda lagi dan segera memberi solusi terkait permasalahan TPS 7 Bingin Rupit tersebut. Pasalnya, sejak pukul 11.30 WIB hingga pukul 16.00 WIB sidang pleno berhenti lantaran Komisioner KPU meminta penjemputan KPPS TPS 7 Bingin Rupit untuk dilakukan klarifikasi secara terbuka.

“Kami minta jangan tunda lagi Pak. Segera buka kotak suara TPS 7 itu, sudah seharian penuh nunggu, KPPS itu tidak juga bisa dihadirkan,” teriak salah satu emak – emak peserta Massa Demo.

Massa Demo akhirnya diterima langsung oleh Kapolres Muratara, Akbp. Koko Arianto Wardani, bersama Dandim 0406/MLM, Letkol. Inf. Kunto Aji Setiawan, didampingi Wakapolres Muratara, Kompol. I Putu Suryawan, beserta jajaran di gerbang masuk Kantor KPU.

“Saya minta agar Masyarakat dapat tenang. Kita afa prosedur. Kita masih menunggu penjemputan KPPS TPS 7 tersebut. Karena informasinya, yang bersangkutan masih bekerja sampai jam 4 sore nanti,” ujar Kapolres.

“Warga bisa menunggu tetapi tidak boleh anarkis. Jangan sampai nanti malah menimbulkan masalah baru,” tegas Kapolres.

Seperti diketahui, jalannya Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Musirawas Utara (Muratara) yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) Muratara sejak Sabtu (2/3) siang hingga saat ini, Minggu (3/3) pagi justru berjalan alot di saat – saat terakhir penyampaian rekapitulasi hasil suara DPRD Kabupaten Muratara oleh PPK Kecamatan Rupit. Saksi dari sejumlah Partai Politik (Parpol) sepakat untuk meminta penyelesaian masalah dugaan hilangnya suara salah satu parpil di TPS 7 Desa Bingin Rupit sebelum pimpinan sidang pleno melajutkan kegiatan rapat pleno tersebut.

Hingga berita ini dilansir, Massa Demo masih berkumpul di depan gerbang masuk Kantor KPU Muratara dan sekitarnya melakukan orasi

“Kami minta KPU Muratara segera mengetok palu hasil rapat pleno itu, KPU jangan takut, sah kan saja apa yang telah dihitung pada pleno tingkat kecamatan,” teriak warga.