Bupati Muratara Nahkodai Sidang Munas VI Apkasi 2025
OKESIBER.COM, Minahasa Utara — Sebuah kehormatan besar diterima oleh Bupati Musi Rawas Utara (Muratara), H. Devi Suhartoni, yang dipercaya menjadi Ketua Sidang dalam Musyawarah Nasional (Munas) ke-VI Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi), yang digelar di Minahasa Utara, Sulawesi Utara, Jumat pagi (30/5/2025).
Penunjukan ini menjadi bukti nyata peran aktif Bupati Devi Suhartoni dalam memperjuangkan aspirasi dan kepentingan daerah di forum-forum nasional. Kehadirannya sebagai pemimpin sidang menunjukkan pengakuan terhadap kepemimpinannya yang konsisten dan berorientasi pada kolaborasi lintas daerah.
Dalam sambutannya, Bupati Muratara menyampaikan harapan besar terhadap pelaksanaan Munas tahun ini, khususnya terkait pemilihan Ketua Umum Apkasi yang baru. Ia juga menegaskan pentingnya solidaritas di antara para kepala daerah.
“Kita datang dari berbagai wilayah di Indonesia, namun memiliki satu tujuan bersama: membangun daerah demi Indonesia yang lebih maju,” ujar Devi Suhartoni.
Keterlibatan Bupati Muratara dalam forum strategis ini menambah energi positif bagi Sumatera Selatan, khususnya Kabupaten Muratara, untuk terus ambil bagian dalam percaturan kebijakan nasional demi kemajuan daerah.
Munas VI Apkasi tahun ini juga menjadi momen bersejarah karena sekaligus memperingati 25 tahun berdirinya organisasi ini. Dalam forum tersebut, Bupati Lahat, Bursah Zarnubi, secara resmi terpilih sebagai Ketua Umum Apkasi periode 2025–2030.
Dalam pernyataan usai pemilihan, Bursah menyampaikan bahwa meskipun proses Munas berlangsung dinamis, seluruh rangkaian tetap berjalan tertib karena dilandasi semangat musyawarah.
“Meskipun berlangsung cukup dinamis, jalannya Munas tetap kondusif karena kita menjunjung tinggi nilai-nilai musyawarah dan mufakat,” ujarnya.
Dalam pidato perdananya sebagai Ketua Umum Apkasi, Bursah menyoroti pentingnya peran organisasi ini dalam menyongsong visi Indonesia Emas 2045. Ia menyebut Apkasi sebagai mitra strategis dalam merumuskan arah pembangunan daerah yang selaras dengan tujuan nasional.